BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meninjau Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung.
Teddy Rusmawan mengatakan, ia meninjau Posko Pengaduan THR untuk memastikan pegawai di Kota Bandung tak ada masalah terkait THR.
“Ramadan sudah memasuki pekan kedua kami dari DPRD mengecek ke Posko pengaduan THR, sejauh mana efektifitas posko ini. Laporan Pak Kadisnaker, sampai saat ini belum ada pengaduan satu pun ,” ujar Tedy Rusmawan.
Tedy Rusmawan juga minta Disnaker Kota Bandung menyosialisasikan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan pemberian THR untuk ditaati oleh semua perusahaan. Dalam surat edaran itu ditegaskan THR harus dibayarkan maksimal H-7 Idulfitri
“Untuk tahun ini, aturannya THR tidak boleh dicicil apalagi tak dibayar. Kami akan terus sampaikan itu, dan Disnaker harus benar-benar mengawasi,” ujarnya.
Tedy Rusmawan mengatakan dari awal Ramadan, Disnaker sudah sampaikan sosialisasi kepada perusahaan agar mereka memberikan THR secara normatif dan aturan perundang-undangan. “Informasinya, belum ada pengaduan. Namun tahun lalu, ada 20 pengaduan,” ujarnya.
Menurut Tedy Rusmawan, perusahaan yang tidak memberikan THR akan dikenai sanksi yang akan diberikan oleh pengawas yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Sanksi terberat berupa pembatasan usaha.
Disinggung pekerja outsourcing, Tedy mengatakan aturannya sama, harus diberi THR. Karena seharusnya perusahaan oustsourcing sudah menganggarkannya.
Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama (PPPK), pihaknya belum mendalami lebih jauh. Meski begitu, harusnya ada THR atau bantuan bagi mereka.
Ia berharap, para pekerja atau buruh yang mendapatkan THR bisa menggunakannya dengan bijak dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Jangan sampai membeli barang yang tidak perlu.
“Belanjakan THR untuk produk nasional, produk UKM agar ada efek domino membantu para UKM. Beli kue lebarannya kue lokal dari tetangga, saling bantu tak perlu keluar rumah, “kata Tedy Rusmawan.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman mengatakan, posko pengaduan THR dibentuk untuk memfasilitasi tenaga kerja dalam persoalan pencairan THR.
“Disnaker sudah sosialisasikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja agar setiap perusahaan memberikan THR hari raya paling lambat pada H-7 Lebaran,” ujarnya.
Besaran THR hari raya bagi setiap perusahaan, satu kali upah dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara pekerja di bawah satu tahun, tetap mendapat THR dengan hitungan berbeda.
Menurut Andri, Disnaker Kota Bandung hanya melakukan monitor, sedangkan pengawasan ada di tingkat provinsi.
“Untuk pekerja atau buruh jika tak mendapat THR bisa mengadu ke Disnaker Kota Bandung Jalan Martanegara No 6 Kota Bandung, ” ujar Andri.
Andri mengatakan di Kota Bandung ada 8.000 perusahaan dengan 800 ribu pegawai.
