Program pembangunan dan BLT DD (Dana Desa) dari alokasi APBDes tahun anggaran 2024 tidak terealisasi, puluhan warga Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, geruduk kantor desa, Selasa (7/1/2025).
Kedatangan puluhan warga tersebut untuk mempertanyakan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepala Desa Cicapar.
Saat melakukan audiensi, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan warga. Diantaranya terkait tidak tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Serta beberapa alokasi anggaran yang tidak dikerjakan hingga total kerugian anggaran Dana Desa mencapai ratusan juta rupiah.
Warga Cicapar Ciamis Pertanyakan Program Pembangunan dan BLT DD 2024
Hendriono, koordinator audiensi mengatakan, kedatangannya bersama warga bertujuan untuk mempertanyakan tanggung jawab kepala desa, terkait beberapa program anggaran DD tahun 2024 yang tidak tersalurkan.
“Ada beberapa hal mengenai anggaran Dana Desa yang kami pertanyakan ke kepala desa. Salah satunya penyaluran BLT DD beberapa tahapan yang hingga Januari 2025 ini masih belum tersalurkan. Selain itu, bantuan untuk KWT dan alokasi pembangunan yang lain,” katanya.
Menurut Hendriono, selain tidak dibayarkannya BLT untuk para KPM, warga juga mempertanyakan mobil layanan. Serta motor dinas kades yang diduga dipindah tangankan kepada orang lain.
“Kami juga ingin mempertanyakan kebenaran terkait kendaraan dinas kepala desa dan mobil layanan. Lalu pertanggungjawaban kepala desa seperti apa. Karena warga sudah sangat kecewa, mengingat terlalu banyak permasalahan di desa kami ini yang tidak pernah kunjung ada pembenahan,” tuturnya.
Intinya, kata Hendriono, warga meminta tanggung jawab kepala desa, karena Dana Desa yang diselewengkan jelas anggaran dari negara.
Anggaran KWT dan Proyek Pembangunan TPT
Warga lainnya, Mumu mempertanyakan anggaran untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) sebesar Rp 80 juta yang saat ini baru terealisasi sekitar Rp 20 jutaan.
“Masa anggaran 20 juta rupiah cuma dikasih benih berapa biji, serta pupuk kristal berapa butir. Kalau dihitung apakah anggaran yang 20 juta rupiah itu benar. Saya rasa ini gak harus sampai 20 juta ya. Saya bawa bukti pembagian benihnya, hanya sedikit seperti ini,” ungkapnya.
Selain itu, Mumu juga mempertanyakan terkait proyek pembangunan TPT (Tembok Penahan Tebing) yang hingga saat ini masih meninggalkan hutang kepada para pekerja.
“Para pekerjanya ikut audiensi sekarang. Mereka itu upahnya belum dibayar oleh desa,” terang Mumu disambut tepuk tangan warga lainnya.
Ia pun menyayangkan anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah itu tidak bisa terserap dengan benar.
“Ini seperti BLT yang belum dibayarkan hingga saat ini. Padahal uangnya itu jelas ada, pagunya juga ada karena dari anggaran DD. Terus kemana uangnya,” tanya Mumu.
BPD Sebut Banyak Anggaran Desa Tidak Tersalurkan
Pada kesempatan itu, Ketua BPD Desa Cicapar Endang Kartiwa menyebutkan, selama tahun 2024 banyak anggaran DD di Desa Cicapar yang tidak diterapkan.
Pihaknya pun telah beberapa kali berupaya untuk meluruskan persoalan keuangan serta pembangunan di Desa Cicapar tersebut.
“Sebagai BPD kami telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Kami juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pihak desa, disaksikan langsung oleh Camat,” kata Endang.
Pihaknya juga mencatat banyak sekali anggaran yang penyalurannya tidak benar. Seperti program pembangunan dan BLT DD, KWT, Stunting, dan masih banyak program lainnya.
Lebih lanjut Endang mengatakan, pada akhir Desember 2024, BPD kembali duduk bersama dengan kepala desa disaksikan lagi oleh Camat.
Pertemuan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban kepala desa terkait penyelesaian program yang belum terealisasi.
“Ada berita acaranya, kepala desa ini meminta waktu hingga tanggal 15 Januari 2025, yang mana ia sanggup untuk membereskan semua program yang belum terlaksana itu,” ungkap Endang.
Kades Cicapar Akui Kesalahannya
Sementara itu, Kepala Desa Cicapar Imat Ruhimat saat audiensi dengan warga mengakui semua kesalahannya. Ia juga minta tenggang waktu untuk membereskan semuanya hingga 15 Januari mendatang.
Imat mengakui sebagai warga negara Indonesia yang baik, dirinya saya akan terus berusaha untuk membereskan semua permasalahan yang ada di Desa Cicapar.
