Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin resmi melantik Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Sabtu (20/4).
Prosesi pelantikan tersebut turut disaksikan Wali Kota Bogor periode 2019–2024, Bima Arya dan wakilnya Dedie A. Rachim.
Hery Antasari yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat itu diambil sumpah dan kata-kata pelantikan bersama dengan Pj Bupati Ciamis dan Pj Bupati Sumedang.
Pj Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Bima-Dedie atas dedikasi dan pengabdiannya saat memimpin Kota Bogor.Usai pelantikan, Bey sapaannya mengatakan, momentum ini menandai awal dari babak baru tanggung jawab para kepala daerah, baik sebagai individu maupun sebagai pimpinan di wilayah yang dipimpin.
“Saya ingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Kepemimpinan yang kuat haruslah didasarkan pada prinsip moral yang tinggi dan kejujuran yang tak tergoyahkan,” katanya.
Bey menyerukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkomitmen melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih. Serta menjaga kepercayaan.
Ia menekankan, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, efisiensi dan efektivitas harus menjadi pedoman utama.
“Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah,” ujar Bey.
Menurutnya, para kepala daerah yang dilantik harus mampu bekerja cerdas, bekerja cepat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan daerahnya.
“Melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, swasta dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan serta masalah-masalah kompleks. Seperti kemiskinan, ketimpangan dan perubahan iklim,” bebernya.
Bey juga meminta kepada Pj yang baru dilantik agar sering terjun ke lapangan guna mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat, terutama membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Apalagi, sambung dia, dalam beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan Pilkada Serentak. Penting untuk menyiapkan aspek yang dibutuhkan, mulai dari keamanan, dukungan kesehatan, mitigasi bencana, pencegahan ancaman dan aspek lainnya.
“Untuk itu ingatkan para ASN harus menjaga netralitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saya perlu tekankan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Harus diingat bahwa jabatan adalah amanah dan amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan dengan norma integritas,” tegasnya.
