seputarjabar.com
\nJumat, 7 Agustus 2026<\/p>\n
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.<\/p>\n
Komitmen tersebut mengemuka dalam Pelantikan dan Rakernas I DPP LPM RI periode 2026\u20132031 yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7\/8\/2026).<\/p>\n
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP LPM RI, Ir. M.Q. Iswara, menegaskan kesiapan LPM RI untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung program-program pemerintah.<\/p>\n
Pernyataan tersebut sekaligus sejalan dengan arahan Menko Polkam Djamari Chaniago yang meminta LPM menjadi booster atau pendorong keberhasilan program pemerintah sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
\u201cSeperti yang saya katakan tadi di depan Pak Menko, kita siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kita siap menjalankan program-program strategis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo,\u201d ujar M.Q. Iswara.<\/p>\n
Menurut Iswara, LPM memiliki jaringan kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan LPM dinilai memiliki posisi strategis untuk membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.<\/p>\n
LPM Bukan Sekadar Organisasi<\/strong> \u201cLPM harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program pembangunan sampai dan dirasakan masyarakat di tingkat bawah,\u201d katanya.<\/p>\n Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan desa memiliki landasan hukum dalam sistem pemerintahan desa. Namun, secara hukum perlu dibedakan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.<\/p>\n Pengaturan yang lebih spesifik mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat dalam Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa. \u201cKeberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki landasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 94, serta diperkuat melalui Permendagri No. 18 Tahun 2018. mengacu pada UU no.23 tahun 2014″.<\/p>\n Dengan posisi tersebut, LPM memiliki ruang strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n Arahan Menko Polkam<\/strong> Djamari bahkan menyebut LPM harus menjadi \u201cbooster\u201d bagi program pemerintah.Menurut Djamari, keberadaan LPM akan semakin dirasakan apabila organisasi tersebut mampu memperbesar dampak program pemerintah di tengah masyarakat.<\/p>\n Ia juga mengingatkan jajaran LPM agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat. Konsolidasi Organisasi Desa<\/strong> Konsolidasi diperlukan agar seluruh elemen memiliki orientasi yang sama, yakni memperkuat pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan warga desa.<\/p>\n \u201cSecara penataan organisasi ini harus ada konsolidasi ulang supaya semuanya bisa bersinergi. Toh tujuannya sama,\u201d ungkap jajaran DPP LPM RI dalam konferensi pers.<\/p>\n LPM Harus Hadir di Tengah Masyarakat<\/strong> Pembangunan desa, menurut LPM RI, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, pelayanan masyarakat serta pengembangan potensi lokal juga harus menjadi perhatian.<\/p>\n Dengan demikian, pernyataan Menko Polkam tentang LPM sebagai \u201cbooster\u201d dan komitmen M.Q. Iswara menjadikan LPM sebagai \u201cmitra strategis pemerintah\u201d dapat menjadi satu kesatuan angle berita yang kuat.<\/p>\n Ir. M.Q. Iswara, Wakil Ketua Umum DPP LPM RI periode 2026\u20132031<\/strong> \u201cKeberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki landasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 94, serta diperkuat melalui Permendagri No. 18 Tahun 2018.\u201d<\/p>\n Reportase: yw056<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" seputarjabar.com Jumat, 7 Agustus 2026 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pelantikan dan Rakernas I DPP LPM RI periode 2026\u20132031 yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7\/8\/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7365,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[95],"tags":[],"class_list":["post-7364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bandung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7364"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7364\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7368,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7364\/revisions\/7368"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.seputarjabarnews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nIswara menegaskan, LPM tidak boleh hanya dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah. Lebih dari itu, LPM harus mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<\/p>\n
\nSementara itu, dalam arahannya pada Rakernas LPM RI, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan jajaran LPM agar mampu memanfaatkan keberadaan berbagai program pemerintah untuk memperbesar manfaat yang diterima masyarakat.<\/p>\n
\n\u201cDengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain,\u201d ujar Djamari dalam arahannya.<\/p>\n
\nMomentum Rakernas juga menjadi penting untuk membahas persoalan konsolidasi kelembagaan masyarakat di tingkat desa.
\nLPM RI menilai masih terdapat banyak organisasi yang bergerak di lingkungan pemerintahan desa, baik yang mewadahi kepala desa, BPD maupun perangkat desa. Banyaknya asosiasi dan wadah organisasi tersebut perlu disinergikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.<\/p>\n
\nDengan adanya arahan pemerintah dan hasil Rakernas, LPM RI periode 2026\u20132031 diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
\nSedangkan untuk Ketua Umum DPP LPM RI, berdasarkan data yang sebelumnya kita telusuri, adalah Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dan untuk dasar hukum LPM\/LKD, saya sarankan redaksi:<\/p>\n