Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai fakultas di Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi itu, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua BEM FISIP UBK, Kurnia Arya Satya, yang menjadi salah satu juru bicara aksi, mengatakan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan bentuk representasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah.
“Kami hadir di sini sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan berbagai bentuk aspirasi, kritik, maupun saran kepada pemerintah terkait kondisi bangsa dan kebijakan yang telah dibuat,” ujar Arya saat dimintai keterangan, Senin (15/6/2026).
Dalam tuntutannya, mahasiswa menilai program MBG dan KDMP perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka beranggapan bahwa kebijakan tersebut belum melibatkan partisipasi publik secara maksimal dalam proses perumusannya.
Arya menyebut, pihaknya khawatir kebijakan yang dijalankan tanpa keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami meminta pemerintahan Prabowo Subianto untuk melihat kondisi bangsa ini secara objektif. Jangan sampai masyarakat dan mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat,” katanya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kedua program tersebut. Bahkan, mereka mengusulkan agar pelaksanaannya dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Selain menyoroti program ekonomi dan sosial, massa aksi juga menyampaikan penolakan terhadap perluasan peran militer dalam kehidupan sipil.
Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi yang dinilai berpotensi memperluas ruang gerak militer di luar fungsi pertahanan negara. Menurut Arya, supremasi sipil harus tetap dijaga sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
“Kami menolak militerisasi di ranah sipil. Peran militer seharusnya fokus pada pertahanan negara dan wilayah perbatasan. Jangan sampai kebijakan yang ada justru mengganggu supremasi sipil,” tegasnya.
Aksi mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk program MBG. Mereka menilai alokasi dana yang besar seharusnya lebih difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Arya mengutip Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran negara untuk pendidikan.
“Kami meminta agar anggaran yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dapat dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu sesuai amanat konstitusi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Arya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.
Ia mengatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat dan mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat tetap terdengar. Sebagai mahasiswa, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” terangnya.
Sebelumnya, massa aksi berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara. Namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya agenda kenegaraan berupa kunjungan Presiden Federal Jerman ke Indonesia.
Arya mengatakan, pihak kepolisian mengarahkan massa untuk tetap menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa aksi akan dilakukan di sekitar Istana Negara. Namun karena ada kunjungan kenegaraan dari Jerman, kami diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di sini,” jelasnya.
Meski demikian, mahasiswa berharap ada perwakilan pemerintah yang bersedia menemui mereka untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
“Kami akan terus menyampaikan aspirasi sampai ada pihak yang mendengarkan dan memberikan respons terhadap tuntutan yang kami bawa,” pungkasnya. *
